Tidak Menyampaikan Laporan Tahunan PKKPRL (PP 85/2021)

Lampiran XVI Huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan, bahwa :

Pelanggaran tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan, dikenakan denda administratif sebesar Rp.5.000.000 per hari keterlabatan.

Pasal 192 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jo Pasal 184 huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Jo Pasal 4 huruf c Jo Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan  Jo Lampiran XVI Huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan. 

Pasal 192 ayat (3) huruf c PP Nomor 21 Tahun 2021, berbunyi:

“Dalam hal pemanfaatan ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
Huruf c: Tindakan Tidak Menyampaikan Laporan Tertulis Secara Berkala Setiap 1 (Satu) Tahun Sekali Kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan.”

Pasal 184 huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  Nomor 28 Tahun 2021,  berbunyi:

“Selain perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 183, Sanksi Administratif dapat diberikan terhadap setiap orang yang : Huruf d: tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Persetujuan atau Konfirmasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri.”

Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021, berbunyi : 

“Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa: huruf c. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang Laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri.”

Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021, berbunyi : 

“Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas: huruf b. denda administratif.”

Lampiran XVI Huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, berbunyi:

“Pelanggaran Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, dikenakan denda administratif sebesar Rp.5.000.000 per hari keterlabatan.”

Lampiran XVI Huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, bahwa:

“Pelanggaran Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, dikenakan denda administratif sebesar :

= Rp.5.000.000 x hari keterlabatan.”

Berdasarkan Bab VII Kepdirjen PSDKP Nomor 70 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Adminitrasi, bahwa 

1. Hari keterlambatan Pelaporan adalah dihitung sejak 1 hari batas waktu kewajiban penyerahan laporan, yaitu H-1 sejak tanggal dokumen P/K KKPRL diterbitkan di tahun berikutnya;

2. Satu hari merupakan akumulasi jumlah jam kegiatan perikanan selama 24 (dua puluh empat) jam. Dalam hal akumulasi jumlah jam kegiatan perikanan dalam setiap harinya tidak mencapai 24 (dua puluh empat) jam maka dihitung menjadi 1 hari; dan

3. jumlah hari keterlambatan dihitung berdasarkan hari kerja.

• Bukti penyampaian laporan tahunan pemanfaatan Ruang Laut

• Dokumen Persetujuan/Konfrimasi KKPR

• lakukan pemeriksaan apakah pelaku usaha memiliki riwayat proposal permohonan KKPRL serta Notulen Pemeriksaan Teknis dan Verifikasi Lapangan;

• Lakukan pengecekan apakah lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukan dalam RZWP3K atau RTRW

• minta pelaku usaha menunjukan dokumen Persetujuan KKPRL pada  sistem Online Single Submission (OSS): Untuk memeriksa apakah KKPRL tersebut tercantum dalam izin berusaha yang sah

• Keterangan dan Pengakuan pemiilik/Pelaku Usaha.

• Perizinan Berusaha

• Laporan Kegiatan usaha

• perhitungan secara proporsional dengan perbandingan area luasan/satuan unit bangunan/kegiatan yang terindikasi pelanggaran.

• Luasan ruang perairan dimanfaatkan

• Penggunaan Citra Area Pemanfaatan Terkini untuk perhitungan pelanggaran (Menggunkan Citra Drone)

• Materi Teknis RZWP3K atau RTRW dalam format Shapefile (Shp);

• Analisis spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan ArcGIS, sehingga hasilnya dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum;

• Perhitungan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang geospasial, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai dasar penetapan besaran sanksi administrative;

• Perhitungan pada perangkat lunak pemetaan menggunakan Sistem Koordinat: GCS_WGS 1984 dan Proyeksi: World_Cylindrical Equal Area, system koordinat dan proyeksi ini yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan luasan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

• Jenis pemanfaatan di laut 

• Hasil pemeriksaan ekosistem perairan sekitar

• Dampak terhadap masyarakat sekitar

• Memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut yang dilakukan tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut

• Analisis spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan ArcGIS, sehingga hasilnya dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum;

• Perhitungan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang geospasial, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai dasar penetapan besaran sanksi administrative;

• Perhitungan pada perangkat lunak pemetaan menggunakan Sistem Koordinat: GCS_WGS 1984 dan Proyeksi: World_Cylindrical Equal Area, system koordinat dan proyeksi ini yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan luasan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

• Lain-lain 🡪 Mengacu ke Kepdirjen PSDKP Nomor 70 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

• Bukti penyampaian laporan tahunan pemanfaatan Ruang Laut.