Tidak Menyampaikan Laporan Pendirian Bangunan/Intalasi Di Laut (PP 85/2021)

Lampiran XVI Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan, bahwa :

Pelanggaran Tindakan Tidak Melaporkan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut Kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan, dikenakan denda administratif sebesar Rp.5.000.000 per hari keterlabatan.

Pasal 192 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jo Pasal 184 huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Jo Pasal 4 huruf b Jo Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan  Jo Lampiran XVI Huruf g  Peraturan PemerintahNomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan. 

Pasal 192 ayat (3) huruf b PP Nomor 21 Tahun 2021, berbunyi:

“Dalam hal pemanfaatan ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
Huruf b: Tindakan Tidak Melaporkan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut Kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan.”

Pasal 184 huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, Berbunyi:

“Selain perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 183, Sanksi Administratif dapat diberikan terhadap setiap orang yang: Huruf c: tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.”

Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021, berbunyi : 

“Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa: huruf b. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada Menteri.”

Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021, berbunyi : 

“Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas: huruf b. denda administratif.”

Lampiran XVI Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, berbunyi:

“Pelanggaran Tindakan Tidak Melaporkan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut Kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan, dikenakan denda administratif sebesar Rp.5.000.000 per hari keterlabatan.”

Lampiran XVI Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, bahwa:

Pelanggaran Tindakan Tidak Melaporkan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut Kepada Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan, dikenakan denda administratif sebesar :

= Rp.5.000.000 x hari keterlabatan.

• Bukti penyampaian laporan pendirian bangunan atau instalasi di laut kepada Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal); 

• Dokumen Persetujuan/Konfrimasi KKPR

• lakukan pemeriksaan apakah pelaku usaha memiliki riwayat proposal permohonan KKPRL serta Notulen Pemeriksaan Teknis dan Verifikasi Lapangan;

• Lakukan pengecekan apakah lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukan dalam RZWP3K atau RTRW

• minta pelaku usaha menunjukan dokumen Persetujuan KKPRL pada  sistem Online Single Submission (OSS): Untuk memeriksa apakah KKPRL tersebut tercantum dalam izin berusaha yang sah

• Keterangan dan Pengakuan pemiilik/Pelaku Usaha.

• Perizinan Berusaha

• Laporan Kegiatan usaha

• perhitungan secara proporsional dengan perbandingan area luasan/satuan unit bangunan/kegiatan yang terindikasi pelanggaran.

• Luasan ruang perairan dimanfaatkan

• Penggunaan Citra Area Pemanfaatan Terkini untuk perhitungan pelanggaran (Menggunkan Citra Drone)

• Materi Teknis RZWP3K atau RTRW dalam format Shapefile (Shp);

• Analisis spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan ArcGIS, sehingga hasilnya dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum;

• Perhitungan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang geospasial, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai dasar penetapan besaran sanksi administrative;

• Perhitungan pada perangkat lunak pemetaan menggunakan Sistem Koordinat: GCS_WGS 1984 dan Proyeksi: World_Cylindrical Equal Area, system koordinat dan proyeksi ini yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan luasan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

• Jenis pemanfaatan di laut 

• Hasil pemeriksaan ekosistem perairan sekitar

• Dampak terhadap masyarakat sekitar

• Memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut yang dilakukan tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut

• Analisis spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan ArcGIS, sehingga hasilnya dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum;

• Perhitungan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang geospasial, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai dasar penetapan besaran sanksi administrative;

• Perhitungan pada perangkat lunak pemetaan menggunakan Sistem Koordinat: GCS_WGS 1984 dan Proyeksi: World_Cylindrical Equal Area, system koordinat dan proyeksi ini yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan luasan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Lain-lain 🡪 Mengacu ke Kepdirjen PSDKP Nomor 70 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan