Penggunaan Dokumen PKKPRL Yang Sah (PP 85/2021)

Lampiran XVI Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan, bahwa :

Pelanggaran Penggunaan Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang Tidak Sah, dikenakan denda administratif sebesar Rp.18.680.000 per ha

Pasal 192 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Jo Pasal 184 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Jo Pasal 4 huruf a Jo Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan  Jo Lampiran XVI Huruf f  Peraturan PemerintahNomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan. 

Pasal 192 ayat (3) huruf a PP Nomor 21 Tahun 2021,  berbunyi:

“Dalam hal pemanfaatan ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
Huruf a. Pelanggaran Penggunaan Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang Tidak Sah.”

Pasal 184 huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, berbunyi :

“Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap Orang yang: huruf b. menggunakan dokumen Persetujuan KKPRL atau Konfirmasi yang tidak sah.”

Pasal 4 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021, berbunyi : 

“Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa: huruf a. penggunaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sah.”

Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021, berbunyi : 

“Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas: huruf b. denda administratif.”

Lampiran XVI Huruf f  PP Nomor 85 Tahun 2021, berbunyi :

“Pelanggaran Penggunaan Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang Tidak Sah, dikenakan denda administratif sebesar Rp.18.680.000 per ha.”

Lampiran XVI Huruf f  PP Nomor 85 Tahun 2021, bahwa:

“Pelanggaran Penggunaan Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang Tidak Sah, dikenakan denda administratif sebesar :

= Rp.18.680.000 x Luas Area Pelanggaran (ha)

• Dokumen Persetujuan/Konfrimasi KKPR

• lakukan pemeriksaan apakah pelaku usaha memiliki riwayat proposal permohonan KKPRL serta Notulen Pemeriksaan Teknis dan Verifikasi Lapangan;

• Lakukan pengecekan apakah lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukan dalam RZWP3K atau RTRW

• minta pelaku usaha menunjukan dokumen Persetujuan KKPRL pada  sistem Online Single Submission (OSS): Untuk memeriksa apakah KKPRL tersebut tercantum dalam izin berusaha yang sah

• Keterangan dan Pengakuan pemiilik/Pelaku Usaha.

• Perizinan Berusaha

• Laporan Kegiatan usaha

• perhitungan secara proporsional dengan perbandingan area luasan/satuan unit bangunan/kegiatan yang terindikasi pelanggaran.

• Luasan ruang perairan dimanfaatkan

• Penggunaan Citra Area Pemanfaatan Terkini untuk perhitungan pelanggaran (Menggunkan Citra Drone)

• Materi Teknis RZWP3K atau RTRW dalam format Shapefile (Shp);

• Analisis spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan ArcGIS, sehingga hasilnya dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum;

• Perhitungan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang geospasial, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai dasar penetapan besaran sanksi administrative;

• Perhitungan pada perangkat lunak pemetaan menggunakan Sistem Koordinat: GCS_WGS 1984 dan Proyeksi: World_Cylindrical Equal Area, system koordinat dan proyeksi ini yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan luasan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

• Jenis pemanfaatan di laut 

• Hasil pemeriksaan ekosistem perairan sekitar

• Dampak terhadap masyarakat sekitar

• Memastikan bahwa pemanfaatan ruang laut yang dilakukan tidak mengakibatkan perubahan fungsi ruang laut

• Analisis spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak pemetaan ArcGIS, sehingga hasilnya dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum;

• Perhitungan dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang geospasial, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai dasar penetapan besaran sanksi administrative;

• Perhitungan pada perangkat lunak pemetaan menggunakan Sistem Koordinat: GCS_WGS 1984 dan Proyeksi: World_Cylindrical Equal Area, system koordinat dan proyeksi ini yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan luasan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

• Lain-lain 🡪 Mengacu ke Kepdirjen PSDKP Nomor 70 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan