Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 359 ayat (3) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

“memiliki dan atau mengoperasikan kapal perikanan milik orang Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia dikenai denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari harga Pembangunan atau pembelian kapal”

Melangar:

Pasal 138 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Jo Pasal 76 ayat (1) PERMEN KP RI Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Jo Pasal 359 ayat (3) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Pasal 3 ayat 1 huruf m PERMEN KP RI Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan 

• Pasal 138 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, berbunyi :

”Kapal Perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.”

• Pasal 76 ayat (1) PERMEN KP RI Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Berbunyi :

“Kapal Perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.”

• Pasal 359 ayat (3) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

“memiliki dan atau mengoperasikan kapal perikanan milik orang Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia dikenai denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari harga Pembangunan atau pembelian kapal;

• Pasal 3 ayat 1 huruf m PERMEN KP RI Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan, Berbunyi: 

“pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran kapal”

memiliki dan atau mengoperasikan kapal perikanan milik orang Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak terdaftar sebagai kapal perikanan Indonesia dikenai denda administratif sebesar 5% (lima persen) dari harga Pembangunan atau pembelian kapal 

= 5% x harga Pembangunan atau pembelian kapal

• verifikasi doumen kapal perikanan berupa Perizinan Berusaha sektor Penangkapan Ikan/Perizinan Berusaha sektor Pengangkutan ikan, PAS Besar, Surat Ukur, Gross Akta, BKP/E-BKP (Buku Kapal Perikanan), Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP), bukti kepemilikan, identitas pemilik, sertifikat kelaikan kapal perikanan;

• BKP/E-BKP (Buku Kapal Perikanan)

• Pengakuan pemilik/penanggungjawab 🡪 tidak memiliki dokumen PPKP

• Gross akta yang menunjukkan nilai pembelian kapal perikanan

• Akta jual beli kapal perikanan 

• Nilai investasi/Anggaran Biaya modifikasi kapal perikanan

• Nilai investasi/Anggaran biaya Pembangunan kapal perikanan

• Harga pembelian kapal perikanan

• Lain-lain 🡪 Mengacu ke Kepdirjen PSDKP Nomor 70 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan