KIA Penangkap - Tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU

Pasal 359 ayat (3) huruf i PP 28 Tahun 2025 :

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU dari Pemerintah Pusat; dikenai denda administratif sebesar: 

• Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage;

• Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage sampai dengan 60 (enam puluh) gross tonnage;

• Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) gross tonnage sampai dengan l00 (seratus) gross tonnage; 

• Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari l00 (seratus) gross tonnage sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gross tonnage; dan 

• Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) gross tonnage.

Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 27A ayat (2) Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 356 ayat (1) huruf k Jo Pasal 359 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 27 ayat (2) Pada Pasal 27 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023

Berbunyi : “Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Pasal 27A ayat (3) Pada Pasal 27 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023

Berbunyi : “Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dikenai sanksi administratif. “

Pasal 356 ayat (1) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 

Berbunyi : “Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, KKPRL, PB, dan/ atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan, berupa: memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU dari Pemerintah Pusat; dikenai sanksi administratif.”

Pasal 359 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 

Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : huruf  i. memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU dari Pemerintah Pusat; dikenai denda administratif sebesar: 

• Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage;

• Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage sampai dengan 60 (enam puluh) gross tonnage;

• Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) gross tonnage sampai dengan l00 (seratus) gross tonnage; 

• Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari l00 (seratus) gross tonnage sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gross tonnage; dan 

• Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) gross tonnage.

• Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 10 (sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage;

• Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) gross tonnage sampai dengan 60 (enam puluh) gross tonnage;

• Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 60 (enam puluh) gross tonnage sampai dengan l00 (seratus) gross tonnage; 

• Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari l00 (seratus) gross tonnage sampai dengan 150 (seratus lima puluh) gross tonnage; dan 

• Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kapal penangkap ikan berukuran lebih dari 150 (seratus lima puluh) gross tonnage.

• Perizinan Berusaha : Nomor Induk Berusaha (NIB), Perizinan Berusaha (PB) Subsektor Penangkapan Ikan/SIPI, Persetujuan Berlayar (PB), Standar Laik Operasi (SLO), Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), Logbook, Logbook penangkapan ikan, dll

• Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Subsektor Penangkapan Ikan : SIUP, Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR), Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

• Hasil pemerikaan : Alat Penangkapan Ikan (API), Alat Bantu Penangkapan Ikan (ABPI), Ukuran Kapal, jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan, mesin kapal, VMS 

• Laporan Perhitungan Sendiri (LPS) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) PNBP Pasca Produksi

• Dokumen lain : PAS, Surat Ukur, BKP, dll

• Daerah Penangkapan Ikan 🡪 Tracking VMS, Buku Catatan, Peta Oleat

• Awak kapal 🡪 Crew List, Identitas, Dokumen Fishing Master (ITAS, RPTKA dan IMTA) 

• Pengakuan nakhoda dan pemilik kapal🡪 tidak memenuhi dokumen PB dan/atau PB UMKU

• Dokumentasi pengawasan 

• Lain-lain 🡪 Mengacu ke Kepdirjen PSDKP Nomor 70 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan