Penyimpangan SAJI-DN

Pengertian

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, bahwa :

Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.
Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus.
Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
Appendiks III CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
Perlindungan Penuh adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.
Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
Pengangkutan Jenis Ikan adalah kegiatan mengedarkan Jenis Ikan berupa kegiatan mengumpulkan, membawa, mengangkut, dan/atau menangani spesimen yang ditangkap atau diambil dari alam atau dari hasil Pengembangbiakan.
Surat Angkut Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SAJI adalah dokumen yang harus dimiliki setiap orang dan/atau Pelaku Usaha untuk melakukan pengangkutan Jenis Ikan di dalam negeri, dari dalam ke luar dan/atau dari luar ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pengenaan Denda Administratif

Lampiran XVI Huruf B angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa :

“Penyimpangan Dokumen/Kegiatan Bidang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya, berupa :

Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN), dikenakan denda administratif sebesar (per ekor/per kg/per liter / per lembar/per pcs/per satuan lainnya) x 5000% x Harga Patokan”

Analis Yuridis

Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 37 Jo Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora jo Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan Jo Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan Jo Pasal 356 ayat (1) huruf r Jo Pasal 359 ayat (3) huruf n Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Lampiran XVI Huruf B angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018, Berbunyi :

“Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan pengangkutan Jenis Ikan wajib memiliki SAJI yang dilindungi dan/atau yang masuk dalam Appendiks CITES.”

Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018, Berbunyi :

“SAJI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk pengangkutan Jenis Ikan antar provinsi di dalam negeri”

Pasal 37 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018, Berbunyi :

“SAJI-DN untuk pengangkutan Jenis Ikan antar provinsi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemegang SIPJI untuk kegiatan:

penelitian dan pengembangan;
Pengembangbiakan;
perdagangan dalam negeri;
aquaria;
pertukaran dalam negeri; dan/atau
pemeliharaan untuk kesenangan.”

Pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018, Berbunyi :

“Pengawasan perizinan pemanfaatan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam appendiks CITES dilakukan atas:

pemenuhan Komitmen; dan
pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Jenis.

Pasal 84 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2018, Berbunyi :

“Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Direktur Jenderal mengambil sanksi administratif berupa : d. denda.”

Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022, berbunyi :

“Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).”

Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021, berbunyi :

“Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas : denda administratif.”

Pasal 356 ayat (1) huruf r Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 28 Tahun 2025, berbunyi :

“Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan, berupa: pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendix Conuention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) selain Appendix I yang tidak memenuhi PB; dikenai sanksi administratif.

Pasal 359 ayat (3) huruf n Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025, berbunyi:

“Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendix Conuention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) selain Appendix I yang tidak memenuhi PB dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.”

Lampiran XVI Huruf B angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021, berbunyi:

“Penyimpangan Dokumen/Kegiatan Bidang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya, berupa :

Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN), dikenakan denda administratif sebesar (per ekor/per kg/per liter / per lembar/per pcs/per satuan lainnya) x 5000% x Harga Patokan.”

Formulasi Perhitungan Denda Administratif

Lampiran XVI Huruf B angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021, berbunyi:

“Penyimpangan Dokumen/Kegiatan Bidang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya, berupa :

Dokumen Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN), dikenakan denda administratif sebesar :

= 5000% x Harga Patokan (per ekor/per kg/per liter / per lembar/per pcs/per satuan lainnya)”

Harga Patokan 🡪 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 tahun 2024 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Parameter dan Data Dukung Pengenaan Denda

Administrasi : Surat Tugas, Surat Panggilan, BAPK
Keterangan ahli yang menentukan jenis ikan yang dilindungi dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora
Perizinan : SIUP, SIPJI, SAJI-DN
Pengakuan pemilik dan/atau nakhoda dan/atau awak kapal
Foto/ dokumentasi sirip sesuai bentuk utuh (1 set) 🡪 Untuk identifikasi
Identifikasi Jenis Ikan
Pemeriksaan jumlah dan jenis ikan
Berita Acara Penimbangan
Lain-lain 🡪 Mengacu ke Kepdirjen PSDKP Nomor 70 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

Page updated

Google Sites

Report abuse