Pelanggaran Ketentuan Lainnya

Pengertian

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, bahwa :

Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disebut Jenis Ikan adalah Jenis Ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, yang selanjutnya disingkat CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar termasuk Jenis Ikan.
Appendiks I CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang telah terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional spesimen yang berasal dari habitat alam harus dikontrol dengan ketat dan hanya diperkenankan untuk kepentingan tertentu dengan izin khusus.
Appendiks II CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang saat ini belum terancam punah, namun dapat menjadi terancam punah apabila perdagangan internasionalnya tidak dikendalikan.
Appendiks III CITES adalah daftar di dalam CITES yang memuat jenis flora dan fauna termasuk Jenis Ikan yang oleh suatu negara tertentu pemanfaatannya dikendalikan dengan ketat dan memerlukan bantuan pengendalian internasional.
Perlindungan Penuh adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan terhadap seluruh siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.
Perlindungan Terbatas adalah perlindungan terhadap Jenis Ikan yang dilakukan berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.
Izin Pengambilan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut Izin Pengambilan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk memperoleh satu Jenis Ikan dari alam.
Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan, yang selanjutnya disebut SIPJI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan pemanfaatan satu Jenis Ikan.
Pengambilan Jenis Ikan dari Alam adalah kegiatan untuk memperoleh Jenis Ikan dari alam yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
Pengembangbiakan adalah bagian dari pembudidayaan Jenis Ikan berupa penambahan ukuran dan/atau penambahan individu melalui cara reproduksi kawin dan/atau tidak kawin dalam lingkungan yang terkontrol, baik lingkungan buatan dan/atau semi alami dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya, melalui pembenihan, penetasan telur, atau pembesaran anakan yang diambil dari alam atau transplantasi.
Kuota Pengambilan adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang dapat diambil dari alam selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.
Kuota Ekspor adalah batas jumlah maksimum Jenis Ikan yang boleh diekspor selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama.

Ketentuan Pengenaan Denda Administratif

Lampiran XVI Huruf K Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa :

“Pelanggaran terhadap Ketentuan Perlindungan dan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Daftar CITES, dikenakan denda administratif sebesar 50 x Harga Patokan Satuan (per ekor/per kg/per liter / per lembar/per pcs/per satuan lainnya).”

Analis Yuridis

Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 35 ayat (2) atau Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 75 ayat (1) atau Pasal 77 ayat (1) (Pasal ketentuan sesuai jenis pelanggaran yang terjadi 🡪 Kasuistis) Jo Pasal 85 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora Jo Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan Jo Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan Jo Pasal 356 ayat (1) huruf r Jo Pasal 359 ayat (3) huruf n Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Lampiran angka XVI Huruf K Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018, berbunyi :

“Dalam hal pengambilan Jenis Ikan dari alam yang dilakukan dengan menggunakan kapal dan alat penangkapan ikan, Jenis Ikan hasil tangkapan wajib didaratkan dalam kondisi utuh di pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018, berbunyi :

“Untuk pelestarian Jenis Ikan yang dikembangbiakkan, pemegang SIPJI Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berkewajiban melakukan pelepasliaran hasil Pengembangbiakan dengan ketentuan sebagai berikut:

sebanyak 10 (sepuluh) persen dari hasil Pengembangbiakan jika sumber indukan berasal dari hasil Pengambilan Jenis Ikan dari Alam;
sebanyak 5 (lima) persen dari hasil Pengembangbiakan jika benih berasal dari hasil Pengambilan Jenis Ikan dari Alam; dan/atau
sebanyak 2,5 (dua setengah) persen dari hasil Pengembangbiakan jika indukan atau benih berasal dari hasil pembelian unit Pengembangbiakan lainnya”

Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018, berbunyi :

“Pemanfaatan Jenis Ikan melalui kegiatan pemeliharaan untuk kesenangan wajib memenuhi persyaratan teknis.”

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018, berbunyi :

“Pelaksanaan pengangkutan Jenis Ikan antar provinsi dalam kondisi hidup wajib memenuhi ketentuan:

proses pengangkutan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi resiko kematian, resiko luka dan/atau dapat menyebabkan Jenis Ikan yang diangkut menjadi stress; dan
wadah yang digunakan untuk mengangkut didesain dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan Jenis Ikan yang diangkut.

Pasal 75 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018, berbunyi :

“Setiap pemegang SIPJI untuk tujuan pemanfaatan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib membuat catatan mutasi stok dan menyampaikan laporan realisasi pemanfaatannya kepada Kepala UPT.”

Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018, berbunyi :

“Pemegang SIPJI untuk tujuan pemanfaatan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaaatan berdasarkan SAJI-LN yang diterbitkan.

Pasal 85 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018, Berbunyi :

“Ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal terhadap Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.”

Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022, berbunyi :

“Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan perizinan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).”

Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021, berbunyi :

“Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas : denda administratif.”

Pasal 356 ayat (1) huruf r Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 28 Tahun 2025, berbunyi :

“Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing, KKPRL, PB, dan/atau PB UMKU pada sektor kelautan dan perikanan, berupa: pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendix Conuention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) selain Appendix I yang tidak memenuhi PB; dikenai sanksi administratif.

Pasal 359 ayat (3) huruf n Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025, berbunyi:

“Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam daftar Appendix Conuention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) selain Appendix I yang tidak memenuhi PB dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.”

“Pelanggaran terhadap Ketentuan Perlindungan dan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Daftar CITES, dikenakan denda administratif sebesar 50 x Harga Patokan (per ekor/per kg/per liter / per lembar/per pcs/per satuan lainnya)”

Formulasi Perhitungan Denda Administratif

“Pelanggaran terhadap Ketentuan Perlindungan dan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Daftar CITES, dikenakan denda administratif sebesar :

= 50 x Harga Patokan (per ekor/per kg/per liter / per lembar/per pcs/per satuan lainnya)”

Harga Patokan 🡪 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 tahun 2024 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Parameter dan Data Dukung Pengenaan Denda

Administrasi : Surat Tugas, Surat Panggilan, BAPK
Keterangan ahli yang menentukan jenis ikan yang dilindungi dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora
Perizinan : SIUP, SIPJI, SAJI, Rekomendasi, Perizinan Berusaha, dll
Data Realisasi Kouta Pengambilan/Penangkapan
Pengakuan pemilik dan/atau nakhoda dan/atau awak kapal
Foto/ dokumentasi sirip sesuai bentuk utuh (1 set) 🡪 Untuk identifikasi
Identifikasi Jenis Ikan
Pemeriksaan jumlah dan jenis ikan
Berita Acara Penimbangan
Jumlah dan Kondisi ikan saat didaratkan
Data hasil panen ./ perkembangbiakan
Pemeriksaan sarana dan prasarana pengangkutan
Data mutasi stok ikan
Laporan realisasi pemanfaatan

Lain-lain 🡪 Mengacu ke Kepdirjen PSDKP Nomor 70 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

Page updated

Google Sites

Report abuse