Tidak Memenuhi Standar (Risiko Menengah Tinggi)

Pengertian

Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan.

Pembudi daya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Kawasan Budidaya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

Potensi Lahan Pembudidayaan Ikan adalah seluruh lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembudidayaan ikan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.

Menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Alokasi Lahan Pembudidayaan Ikan adalah seluruh lahan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan berdasarkan rencana detail tata ruang atau keputusan menteri/ gubernur/bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Menurut B.2.2 BAB III Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan dan Perikanan, bahwa :

Melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam Perizinan Berusaha, merupakan Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha, terdiri atas:

tidak menerapkan CBIB dan/atau CPIB;
lokasi tidak sesuai standar usaha CBIB dan/atau CPIB;
tata letak dan konstruksi tidak sesuai sertifikat standar;
wadah tidak sesuai sertifikat standar;
menggunakan pupuk, probiotik, pestisida, disinfektan dan bahan kimia terlarang (tidak terdaftar di KKP dan tidak sesuai peruntukan) untuk penumbuhan pakan alami, pembudidayaan ikan, pengelolaan air, pengelolaan Kesehatan ikan;
menggunakan benih yang tidak memiliki sertifikat;
menggunakan pakan ikan, obat ikan, hormone yang tidak terdaftar/bersertifikat dari KKP, dan tidak sesuai peruntukan;
menggunakan peralatan panen yang dapat merusak fisik, terbuat dari bahan yang beracun, berbahaya, berpotensi mencemari produk, mudah korosif dan sulit dibersihkan; dan/atau
melakukan pembudidayaan jenis ikan hasil rekayasa genetika dan jenis ikan baru yang belum mendapatkan sertifikat pelepasan dari Menteri.

Ketentuan Pengenaan Denda Administratif

Lampiran Angka XVI Huruf R PP Nomor Peraturan Pemerintah 85 Tahun 2021

Pelanggaran atas Kegiatan Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) per pelanggaran : 7,5 % x modal kerja pada laporan periode sebelumnya.

Analis Yuridis

Pasal 359 ayat (3) huruf S Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jo Lampiran XVI huruf R Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan Jo Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 359 ayat (3) huruf S Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

“melakukan usaha pembenihan, pembesaran ikan dan/atau jasa subsektor pembudidayaan ikan yang tidak memenuhi PB dan/atau PB UMKU dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.”

Lampiran Angka XVI Huruf R PP Nomor Peraturan Pemerintah 85 Tahun 2021

“Pelanggaran atas Kegiatan Pelanggaran atas Kegiatan Usaha Pembenihan dan Pembesaran yang Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) per pelanggaran : 7,5 % x modal kerja pada laporan periode sebelumnya.”

Pasal 3 ayat (2) huruf h Permen KP Nomor 31 Tahun 2021

“Selain pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dikenakan terhadap pelanggaran berupa: melakukan kegiatan usaha pembenihan dan/atau pembesaran yang tidak memenuhi standar dalam Perizinan Berusaha.”

Formulasi Perhitungan Denda Administratif

Tidak Memenuhi Standar dalam Perizinan Berusaha (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) per pelanggaran = 7,5 % x modal kerja pada laporan periode sebelumnya.

Parameter dan Data Dukung Pengenaan Denda

BA hasil pengawasan perizinan berusaha, Surat Pemberitahuan, Surat Tugas Pengawasan, Surat Tugas Kerja Lapangan (STKL)
Pengakuan pemilik/penanggungjawab tidak memenuhi komitmen Perizinan Berusaha
Laporan tahunan kegiatan usaha (LKU)
Keterangan nilai Modal Kerja
NIB, Sertifikat Standar, CPIB/CBIB
LKPM OSS/BKPM
tata letak dan konstruksi budidaya
wadah budidaya
pupuk, probiotik, pestisida, disinfektan dan bahan kimia yang digunakan untuk penumbuhan pakan alami, pembudidayaan ikan, pengelolaan air, pengelolaan Kesehatan ikan
Sertifikat benih yang digunakan
pakan ikan, obat ikan, hormone yang digunakan
peralatan panen yang digunakan
sertifikat pelepasan untuk jenis ikan hasil rekayasa genetika dan jenis ikan baru yang digunakan
Ketentuan Lain-lain : Mengacu ke Juknis Pengenaan Sanksi Administratif Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 70 Tahun 2024

Ketentuan Pidana

Pidana terhdap pelaku usaha pembudidaya ikan yang dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis bahan peledak : Pasal 84 ayat (4) Jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Berbunyi :

“Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Berbunyi :

“Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pidana membudidayakan ikan yang dapat membahayakan SDI lingkungan dan Kesehatan manusia : Pasal 86 ayat (2) Jo. Pasal 12 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Berbunyi :

“Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah.”

Pidana membudidayaan ikan hasil rekayasa genetika yang membahayakan SDI: Pasal 86 ayat (3) Jo Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Berbunyi :

“Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia Republik Indonesia.”

Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pidana menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan SDI, lingkungan SDI, dan Kesehatan manusia : Pasal 86 ayat (4) Jo. Pasal 12 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Berbunyi :

“Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatanmanusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau Kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pidana melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan tidak memiliki SIUP : Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.”

Pasal 92 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Page updated

Google Sites

Report abuse